Kritis Terhadap Lingkungan dan Penegakan Hukum
Template Indeks
HUKUM  

Mengetuk Pintu Langit, Menagih Janji Keadilan: Menguji Nyali Negara di Balik Tragedi Karo

Di bawah langit Nusantara yang menjunjung tinggi ketuhanan, seragam militer dan kepolisian bukan sekadar identitas profesi. Ia adalah representasi dari mandat suci rakyat dan titah Tuhan untuk menegakkan keadilan. Namun, ketika api melalap rumah Rico Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, yang turut menghanguskan istri, anak, dan cucunya yang tak berdosa, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kayu yang terbakar: yakni runtuhnya rasa aman di bawah bayang-bayang oknum pelindung.

​Spiritualitas di Balik Seragam dan Penegakan Hukum

​Institusi TNI dan Polri sering kali menegaskan jati diri mereka sebagai lembaga yang religius. Dalam setiap sumpah prajurit dan bhayangkara, nama Tuhan selalu disebut sebagai saksi tertinggi. Secara esensi, membela kebenaran adalah bentuk ibadah yang paling mulia. Namun, bagaimana kita menjelaskan kepada publik jika “tangan-tangan” yang seharusnya memegang teguh kitab suci dan konstitusi, justru diduga menjadi “perisai” bagi praktik-praktik haram seperti perjudian?

​Keadilan tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke samping, apalagi jika menyentuh dinding institusi sendiri. Jika benar ada keterlibatan oknum seperti Koptu HB dalam kasus yang menewaskan jurnalis Tribrata TV tersebut, maka ini bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap nilai religiusitas yang selama ini didengungkan.

​Panggilan Untuk Presiden Prabowo Subianto

​Rudy UGT, selaku pengurus OKP Barisan Kepemudaan Republik Indonesia (BK-RI), menyuarakan kegelisahan yang sama dengan jutaan rakyat Indonesia. Permintaannya kepada Presiden Prabowo Subianto sangat lugas: Tindak tegas hingga ke akar rumput, termasuk para beking di balik layar.

​Sebagai Panglima Tertinggi, Presiden Prabowo memiliki mandat moral untuk memastikan bahwa “pedang keadilan” tidak ragu memenggal benalu di dalam tubuh institusi negara. Keberanian Eva Pasaribu bersaksi di Mahkamah Konstitusi pada Januari 2026 ini adalah alarm keras bahwa luka keluarga korban tidak akan sembuh hanya dengan vonis terhadap eksekutor lapangan.

  • Mafia Perjudian: Menghancurkan ekonomi rakyat kecil.
  • Mafia Tanah & Narkoba: Merampas masa depan generasi bangsa.
  • Kekerasan terhadap Jurnalis: Membungkam mata dan telinga kebenaran.
Baca Juga  BK-RI Siap Kawal Transisi KUHP Nasional: Rudy UGT Tekankan Pentingnya Literasi dan Kontrol Publik

​Menolak Lupa, Menuntut Nyata

​Meskipun para pelaku lapangan seperti Bebas Ginting dan Yunus Tanjung telah divonis seumur hidup, rasa adil tetaplah cacat selama “otak” di balik perintah tersebut masih menghirup udara bebas tanpa pertanggungjawaban hukum yang transparan. Keterbukaan Puspomad terhadap bukti baru yang diserahkan keluarga adalah titik terang, namun publik menunggu pembuktian nyata, bukan sekadar janji administratif.

​Kita tidak ingin melihat lagi jurnalis-jurnalis lain menjadi martir hanya karena berani menyuarakan kebenaran. Kematian Rico Sempurna Pasaribu dan keluarganya harus menjadi titik balik (turning point) bagi TNI dan Polri untuk melakukan pembersihan internal secara total.

“Keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan yang nyata. Dan keadilan yang disembunyikan di balik dinding kekuasaan adalah bentuk kedzaliman yang paling kelam.”

Penutup

Negara yang kuat adalah negara yang berani mengoreksi dirinya sendiri. Kita mendukung penuh langkah Presiden RI dan pimpinan institusi untuk tidak memberi ruang sejengkal pun bagi oknum beking judi dan mafia. Mari kita buktikan bahwa di tanah Indonesia, hukum Tuhan dan hukum negara berdiri tegak di atas segala kepentingan pangkat dan jabatan.

Oleh: Redaksi / Opini Publik

Tinggalkan Balasan