SAMARANG, GARUT – Di bawah naungan atap bambu Saung Ciburial, Desa Sukalaksana, sebuah momentum bersejarah tercipta. Bukan sekadar pertemuan biasa, Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “NGOPI” (Ngobrol Pintar) Menuju Garut Hebat yang digelar pada Kamis (08/01/2026) telah berubah menjadi panggung peradaban. Di sini, para pemimpin desa bukan hanya bicara soal angka anggaran, melainkan tentang menjaga marwah, martabat, dan akhlak dalam bernegara.
Pertemuan ini kini menjadi sorotan tajam, bahkan mulai memantik perhatian pemerhati kebijakan publik dan aktivis mancanegara. Mereka melihat Garut sedang mempraktikkan “Demokrasi Autentik”—sebuah dialog di mana kekuasaan (Legislatif) duduk bersimpuh bersama akar rumput (Pemerintah Desa) untuk memastikan bahwa kemajuan tidak mengorbankan etika dan hak asasi desa.
Menjaga Hak, Merawat Marwah
Pesan yang memancar dari pertemuan ini sangat jernih dan religius: Garut hanya akan benar-benar mulia apabila desanya dimuliakan. Forum ini menegaskan bahwa desa bukanlah objek kebijakan yang bisu, melainkan subjek berdaulat yang memiliki hak asal-usul yang dijamin Tuhan dan Undang-Undang.
Kehadiran tokoh-tokoh kunci seperti Ketua DPRD Garut Aris Munandar, Wakil Ketua Subhan Fahmi, serta lintas fraksi seperti Suprih Rozikin (Golkar), H. Mamat Rahmat (PDI-P), dan Mira Fitriani Lestari (NasDem), menunjukkan bahwa suara desa memiliki daya tawar moral yang sangat tinggi. Di sisi lain, Ketua DPC APDESI H. Oban Sobana bersama jajaran APDESI Merah Putih menjadi benteng yang menyuarakan kegelisahan nurani masyarakat bawah.
Dana Desa: Mandat Suci, Bukan Sekadar Angka
Dalam diskusi yang hangat dan sarat budi pekerti, para kepala desa mengingatkan bahwa Dana Desa adalah “ruh” kemandirian. Mengutip semangat UU Nomor 6 Tahun 2014, mereka menegaskan bahwa setiap rupiah yang turun ke desa adalah amanah untuk pemberdayaan manusia, bukan sekadar urusan administratif.
Sorotan tajam tertuju pada fleksibilitas desa yang kini teruji oleh kebijakan baru seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Para pemimpin desa mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk “duduk bersama” sebelum kebijakan diputuskan.
“Dana desa itu bukan sekadar uang, tapi mandat undang-undang yang harus dijaga roh kemandiriannya. Mengambil hak kelola desa tanpa dialog adalah mencederai budi pekerti dalam berpemerintahan,” ujar salah satu pengurus APDESI dengan nada yang menggetarkan nurani forum.
Sorotan Mancanegara: Laboratorium Demokrasi Desa
Para aktivis internasional mulai melirik fenomena di Garut ini sebagai contoh langka. Di mana sebuah daerah berani mengedepankan “Pembangunan Berbasis Akhlak”—yakni pembangunan yang menghargai otonomi lokal dan kearifan lokal. Jika ruang diskresi desa dibatasi, maka inovasi akan mati, dan partisipasi warga akan luruh. Inilah yang sedang diperjuangkan di Saung Ciburial: menjaga agar denyut jantung pembangunan (desa) tetap berdetak secara mandiri.
Bukan Perlawanan, Tapi Persaudaraan
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, merespons kegelisahan ini dengan sikap ksatria yang berakhlak mulia. Beliau memandang kritik dari desa sebagai nutrisi bagi kebijakan yang lebih sehat.
“Kalau desa kuat, daerah juga kuat. Menjaga desa adalah menjaga fondasi peradaban kita. Kita harus memastikan kebijakan tidak lahir di atas kertas saja, tapi lahir dari rahim kebutuhan rakyat desa,” tegas Aris.
Penutup: Desa Sebagai Jantung Garut Hebat
Forum NGOPI di Saung Ciburial ini meninggalkan satu pesan abadi: Garut yang Hebat adalah Garut yang Berakhlak. Dan akhlak pemerintahan dimulai dari menghormati hak-hak terkecil di level desa.
Kebijakan publik yang elegan adalah kebijakan yang mendengarkan, menghormati hak asal-usul, dan menempatkan manusia sebagai pusat tujuan. Melalui semangat ini, Kabupaten Garut kini sedang menulis ulang sejarahnya sebagai daerah yang menjunjung tinggi keadilan bagi desa—sebuah langkah yang menjadikannya mercusuar bagi daerah lain di Indonesia, bahkan dunia.
Barisan Kepemudaan Republik Indonesia (BK-RI) “Membangkitkan Sikap Kritis Terhadap Lingkungan dan Penegakan Hukum” Team LIPSUS Media Cyber BK-RI