GARUT SELATAN—Suasana Garut Selatan bergetar pada Senin, 8 Desember 2025. Bukan sekadar seremonial, Seminar Wawasan Kebangsaan yang digelar Yayasan Elfatih Garut di tengah meningkatnya polarisasi sosial politik lokal menjadi respons tegas atas tantangan perpecahan. Dihadiri lebih dari 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, hingga tokoh masyarakat, acara ini menjadi ajang penguatan komitmen terhadap Pancasila dan penegakan hukum.
Pancasila Sebagai Benteng Moral dan Hukum
Pimpinan Yayasan Elfatih Garut, Ade Burhanudin, membuka acara dengan pesan yang lugas dan bernuansa religius. Ia menekankan bahwa ketaatan pada ideologi negara adalah bagian dari tanggung jawab moral.
“Di era sekarang, Pancasila bukan hanya slogan—ini adalah benteng moral dan hukum bangsa. Ketaatan pada Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menuntut kita untuk menjunjung tinggi ulil amri (pemimpin) dan menjaga persatuan. Gotong royong dan keadilan sosial adalah cerminan akhlak mulia yang harus kita wujudkan. Jangan sampai terpecah oleh kepentingan sempit yang melanggar hukum,” tegas Ade, disambut tepuk tangan meriah.
️ Komitmen Pembangunan dan Penegakan Keadilan
Sorotan utama tertuju pada Anggota DPRD Garut, Tatang Sumirat, S.IP, yang menegaskan bahwa pembangunan fisik harus berlandaskan keadilan sosial.
“Saya berdiri di sini bukan untuk janji kosong. Garut Selatan adalah tanggung jawab politik saya. Selama rakyat butuh, saya akan hadir! Komitmen ini bukan janji kosong, melainkan ikrar di bawah naungan Pancasila. Masyarakat harus berani menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, karena keadilan sosial adalah kunci stabilitas dan penegakan hukum,” tegas Tatang, yang juga berjanji akan mengawal alokasi anggaran yang adil untuk wilayah tersebut.
️ Peran Aparat dalam Menjaga Kamtibmas
Unsur Penegakan Hukum dan Keamanan hadir lengkap. Kehadiran Kapolsek Pakenjeng dan Danramil Pakenjeng memperkuat sinyal bahwa seminar ini adalah upaya preventif (pencegahan) terhadap potensi konflik dan pelanggaran hukum.
Kabid Kesbangpol Bidang Wawasan Kebangsaan, Asep Ertanto, S.IP, menambahkan bahwa Pancasila harus diimplementasikan secara nyata agar tidak menjadi pelanggaran.
“Pancasila harus hidup! Tak cukup dipahami—harus direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Merealisasikan Keadilan Sosial adalah upaya preventif paling efektif melawan ketidakpuasan yang berujung pada tindak pidana dan anarkisme. Toleransi, gotong royong, dan disiplin hukum adalah kuncinya,” ujar Asep Ertanto.
Aparat keamanan juga menekankan pentingnya kolaborasi Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam membentengi desa dari informasi palsu (hoaks) dan ujaran kebencian yang melanggar Undang-Undang ITE dan merusak persatuan.
欄 Implementasi Lima Sila untuk Keutuhan NKRI
Seminar ini secara tuntas membahas lima sila Pancasila sebagai panduan etika berbangsa:
- Ketuhanan: Mewujudkan hidup rukun antaragama sebagai bentuk ketaatan mutlak.
- Kemanusiaan: Saling menghormati dan berempati, menjauhi diskriminasi.
- Persatuan: Menjauhi konflik dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Kerakyatan: Mengutamakan musyawarah mufakat di atas kepentingan golongan.
- Keadilan Sosial: Memperjuangkan kesejahteraan bersama sebagai prasyarat bagi tegaknya hukum yang berkeadilan.
Hadirnya perwakilan Kecamatan Pakenjeng, Pemerintah Desa Tegalgede, tokoh masyarakat, dan pemuda memastikan pesan wawasan kebangsaan ini mengakar kuat.
Seminar Wawasan Kebangsaan ini menjadi salah satu acara paling berkesan di akhir tahun 2025 di Garut Selatan, menandakan keberhasilan Yayasan Elfatih Garut sebagai garda depan dalam memperkuat karakter kebangsaan dan komitmen ketaatan hukum masyarakat. (Red)
