Garut || www.bkrinews.or.id, Pembina OKP BK-RI DPD Provinsi Jawa Barat Agus Gunawan,SH menegaskan, bahwa aksi tidak bermoral dugaan sindikat mafia pupuk bersubsidi tersebut sudah tidak bisa dibiarkan. Ia meminta Pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian, segera menumpas tuntas para mafia pupuk subsidi.
“berdasarkan hasil investigasi dari lapangan, penomena masalah pupuk subsidi ini adalah persoalan yang selalu dikeluhkan petani. Ini sudah menjadi masalah klasik yang sampai sekarang belum juga terselesaikan,” kata Agus, Jumat (11/10/2024).
Masalah pupuk subsidi yang selalu dikeluhkan petani mulai persediaannya yang langka, hingga harganya yang jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Agus pun geram dengan praktik-praktik mafia pupuk bersubsidi yang membuat petani kesulitan.
“Praktik mafia pupuk bersubsidi telah menyengsarakan petani kecil di lapangan. Praktik ini mengakibatkan mereka sulit mencari pupuk bersubsidi, kalaupun bisa mendapat pasti harganya di atas HET,” ujarnya.
“Praktik mafia ini telah merampas hak petani kecil sebagai pahlawan pangan bangsa,” sambung Agus.
Menurut Agus, persoalan pupuk subsidi masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung selesai. Kelangkaan pupuk subsidi diakibatkan karena praktik penyelewengan yang dilakukan sindikat mafia secara terstruktur.
Para mafia melakukan penyelewengan pupuk subsidi mulai dari perencanaan seperti penyusunan alokasi dan penentuan distributor. Kemudian dari sisi distribusi hingga penyaluran ke tangan petani.
Pembina OKP BK-RI DPD Jawa Barat, Menko PMK dan Ombudsman Republik Indonesia (RI) diminta turun tangan terkait dugaan manipulasi data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tani. Agus menyebut, dugaan manipulasi data ini yang akhirnya membuat pupuk bersubsidi tidak tepat sasaran bahkan diperjual belikan oleh bandar/Cukong.
“Perlunya audit total penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah disusupi praktik mafia. Jangan lagi ada data warga yang sudah meninggal atau mereka yang tidak berhak, masuk dalam RDKK,” tuturnya.
Ombudsman diminta OKP BK-RI segera melaporkan, kurang lebih 2.400 Ton di kecamatan Talegong warga yang meninggal dunia masuk data awal RDKK dari tahun ke tahun. Selain itu, ada juga temuan warga yang masih remaja masuk ke dalam RDKK.
“Temuan ini menjadi indikasi bahwa validasi data tidak dilakukan dengan ketat. Karena data tidak akurat, alokasi pupuk jadi tidak tepat harga, tepat guna dan tidak tepat sasaran. Petani yang berhak akhirnya tidak bisa mendapatkan hak atas pupuk bersubsidi,” ungkap Agus.
Berbagai laporan mengungkap, pupuk bersubsidi banyak bocor ke jalur tidak resmi dan dikuasai tengkulak, calo, joki, hingga juragan pupuk yang bukan bagian dari jalur distribusi resmi. menyatakan, praktik penyelewangan pupuk subsidi sudah menjadi masalah serius yang harus segera dibereskan.
“Pengawasan dan penindakan di lapangan oleh KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida) tidak boleh main-main. Kami dari BK-RI juga akan terus mengawal. Sikat habis mafia pupuk bersubsidi tanpa pandang bulu demi kesejahteraan petani,” tegas Agus Gunawan, SH selaku Pembina Organisasi Barisan Kepemudaan Republik Indonesia (OKP BK-RI) tersebut.
Kepada para petani, Agus berpesan untuk aktif mengawal penyaluran pupuk subsidi. Ia juga mengingatkan agar petani dan pengurus kelompok tani tidak tergoda iming-iming keuntungan dari penyelewengan pupuk bersubdisi.
“Karena pada akhirnya, yang dirugikan adalah kawan-kawan petani sendiri. Mari kita bersatu padu memberantas mafia pupuk bersubsidi karena petani adalah motor ketahanan pangan kita semua,” tutup Agus.
Pewarta : Fardinan, SH., MH
Uploader : Admin 1
Copyright © KONTEN 88 2024
