GARUT – Pendidikan adalah pilar peradaban yang suci, tempat di mana akhlak dan ilmu dititipkan. Namun, mendung keprihatinan kini menggelayuti SDN 2 Jayamekar, Kecamatan Pakenjeng. Di tengah hamparan alam Garut Selatan yang asri, tersimpan keresahan mendalam dari para orang tua siswa yang merasa aspirasinya terabaikan oleh birokrasi yang membisu.
Suara Rakyat adalah Suara Tuhan
Tiga pekan telah berlalu sejak janji-janji manis dilontarkan oleh jajaran Korwil, Ketua PGRI, dan Korwas Kecamatan Pakenjeng. Namun, hingga Minggu (31/8/2025), janji tersebut layaknya debu yang tertiup angin—tak berbekas dan tanpa realisasi.
Budi, koordinator perwakilan wali murid, mengungkapkan kekecewaannya dengan nada yang bergetar. “Hingga saat ini belum ada kejelasan. Kami menunggu keseriusan. Jika minggu ini tetap gelap tanpa penjelasan, kami akan datang dengan massa yang lebih besar. Bahkan, demi menyelamatkan masa depan mental anak-anak, kami siap menutup sekolah sementara hingga permohonan kami dipenuhi,” tegasnya.
Pernyataan ini bukan sekadar gertakan, melainkan manifestasi dari rasa ketidakpercayaan yang memuncak terhadap kepemimpinan Kepala Sekolah saat ini, Ibu Titik. Para orang tua bahkan sepakat lebih baik menghentikan kegiatan belajar anak-anak mereka daripada tetap berada di bawah kepemimpinan yang sudah kehilangan legitimasi moral di mata masyarakat.
Seruan Tegas Ketua OKP BK-RI: “Audit Adalah Keharusan!”
Melihat carut-marutnya kondisi ini, Ketua OKP BK-RI DPD Provinsi Jawa Barat, Rudy UGT, angkat bicara dengan nada tinggi dan penuh wibawa. Ia memandang konflik di SDN 2 Jayamekar bukan sekadar masalah internal sekolah, melainkan sinyal adanya sumbatan dalam tata kelola administrasi dan integritas.
”Kami meminta dengan hormat agar Inspektorat, BPK, dan KPK segera turun tangan. Lakukan audit investigatif di Wilayah Garut Selatan, khususnya di SDN 2 Jayamekar. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Jangan biarkan marwah pendidikan ternoda oleh ketidaktransparanan,” tegas Rudy UGT.
Rudy juga menginstruksikan seluruh pengurus OKP BK-RI DPK Garut untuk terus melakukan pendampingan melekat kepada para orang tua siswa. Senada dengan hal tersebut, Ketua OKP BK-RI Kabupaten Garut, Pendi, S.Pd, menyatakan kesiapannya untuk berdiri di garda terdepan membela hak-hak wali murid.
Refleksi Kritis: Lingkungan Pendidikan yang Bersih
Secara religius, pemimpin adalah pelayan umat. Dalam kaidah ushul fiqih disebutkan, “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan” (Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah). Jika keberadaan seorang pemimpin justru menimbulkan kemudaratan dan kegaduhan, maka rotasi atau pergantian bukan lagi sekadar pilihan administrasi, melainkan kebutuhan darurat untuk menjaga ekosistem pendidikan.
Lingkungan pendidikan yang sehat hanya bisa tercipta jika ada transparansi dan penegakan hukum yang tanpa pandang bulu. Diamnya pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dalam mengeluarkan Nota Dinas pergantian kepala sekolah hanya akan memperpanjang luka di hati masyarakat Pakenjeng.
Kini, bola panas ada di tangan otoritas terkait. Akankah keadilan ditegakkan, ataukah suara rakyat kecil kembali terkubur dalam tumpukan berkas birokrasi? Masyarakat Garut Selatan menanti bukti, bukan sekadar janji. (***)
“Tasharruf al-imam ‘ala al-ra’iyyah manuthun bi al-mashlahah.”
(Kebijakan pemimpin wajib berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya).
Mendung belum beranjak dari SDN 2 Jayamekar, Pakenjeng. Saat pintu komunikasi tersumbat dan janji birokrasi menguap, di situlah marwah pendidikan sedang diuji.
Ketua OKP BK-RI Jabar, Rudy UGT, mendesak langkah konkret:
✅ Audit Investigatif oleh BPK & KPK.
✅ Transparansi penegakan hukum di lingkungan sekolah.
✅ Rotasi Kepemimpinan sebagai solusi mutlak.
Wali murid bukan meminta kemewahan, mereka hanya menuntut integritas! OKP BK-RI siap mendampingi hingga fajar keadilan benar-benar terbit di bumi Garut Selatan. ✊✨
