HUKUM

Permintaan Maaf Oknum Anggota DPRD Garut Soal Penghinaan Gelar S.Ag Bukan Akhir dari Segalanya, Tegas Aktivis Muda Akhirudin Yunus

661
×

Permintaan Maaf Oknum Anggota DPRD Garut Soal Penghinaan Gelar S.Ag Bukan Akhir dari Segalanya, Tegas Aktivis Muda Akhirudin Yunus

Sebarkan artikel ini

Garut || www.bkrinews.or.id, Polemik pernyataan kontroversial anggota DPRD Garut, Luqi Sa’adillah, yang memplesetkan gelar Sarjana Agama (S.Ag) menjadi “Sarjana Air Galon” dalam forum audiensi resmi beberapa hari lalu, terus menjadi pembahasan publik. Meski Luqi telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, aktivis muda Ahirudin Yunus mengingatkan bahwa hal tersebut belum cukup untuk menyelesaikan persoalan.

Ahirudin menilai ucapan Luqi mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap gelar akademik, khususnya dalam ranah agama yang memiliki nilai luhur. “Permintaan maaf memang langkah yang tepat, tapi itu baru permulaan. Ada tanggung jawab moral untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan peristiwa serupa tidak terulang,” ujar Ahirudin saat diwawancarai, Senin (02/12/2024 – 08:48 WIB).

Menurutnya, penghinaan terhadap gelar akademik seperti S.Ag bukan hanya soal pribadi, tetapi juga menyangkut martabat pendidikan agama secara keseluruhan. “Gelar S.Ag bukan sekadar simbol, melainkan hasil dari proses panjang pembelajaran dan pengabdian. Ucapan tersebut melukai banyak pihak, terutama para akademisi dan praktisi ilmu agama,” tegasnya.

Ahirudin juga menyoroti pentingnya introspeksi di kalangan pejabat publik dalam menjaga etika berkomunikasi. “Sebagai wakil rakyat, setiap kata yang diucapkan memiliki dampak luas. Oleh karena itu, kehati-hatian dan penghormatan harus menjadi prinsip utama,” tambahnya.

Di sisi lain, Ahirudin mengapresiasi langkah Luqi yang dengan cepat menyampaikan permohonan maaf. Namun, ia berharap anggota DPRD tersebut dapat mengambil langkah lanjutan, seperti berdialog dengan pihak-pihak terkait untuk memulihkan hubungan baik. “Permintaan maaf harus diikuti dengan tindakan nyata untuk menunjukkan komitmen memperbaiki diri,” katanya.

Ahirudin juga mengajak masyarakat untuk menjadikan polemik ini sebagai pembelajaran bersama. “Kejadian ini harus menjadi pengingat bahwa kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga harmoni, termasuk melalui cara berbicara yang santun. Kritik itu boleh, tapi harus dibangun atas dasar etika,” pungkasnya.

Baca Juga  Ironi "Toko Kelontong" Hukum: Ketika Keadilan Bisa Dipesan di Etalase Kekuasaan

Dengan kejadian ini, Ahirudin berharap para pejabat publik dapat lebih bijak dalam bertutur kata dan lebih menghormati setiap profesi serta gelar akademik yang dimiliki masyarakat. “Semoga ini menjadi pelajaran besar bagi semua pihak, bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar dan harus digunakan dengan penuh kebijaksanaan,” tutupnya.

Polemik ini menunjukkan bahwa selain permintaan maaf, diperlukan langkah konkret untuk memulihkan harmoni sosial. Sebagai tokoh muda, Ahirudin Yunus mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum refleksi dan perbaikan ke depan

Sumber : Timsus Tim FWC/Cyber BK-RI

Pewarta : Pendi, S.Pd
Uploader : Admin 1
Copyright © KONTEN 88 (02/12//2024)

Tinggalkan Balasan