Oleh: Redaksi (Terinspirasi dari Laporan cianjurekpres.id)
Dunia politik dan birokrasi seringkali dianggap sebagai panggung formalitas belaka. Namun, di balik deretan kursi empuk Gedung DPRD Kabupaten Cianjur pada Senin, 20 April 2026, terselip sebuah pesan moral yang mendalam tentang makna tanggung jawab dan integritas. Interupsi tajam dari Ketua Fraksi Partai Golkar, Asep Iwan Gusniardi, bukan sekadar bumbu rapat paripurna, melainkan sebuah pengingat akan “ruh” kepemimpinan yang mulai meredup.
Pemimpin Adalah Pelayan, Bukan Undangan
Dalam kacamata religi, kepemimpinan adalah amanah yang berat. Seorang pemimpin bukan sekadar pemegang stempel kekuasaan, melainkan pelayan masyarakat yang akan dimintai pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di hadapan Sang Pencipta.
Ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Cianjur dalam tiga kali rapat paripurna berturut-turut—termasuk agenda krusial seperti Nota Pengantar LKPJ—menimbulkan tanda tanya besar. Jika alasan yang muncul mulai dari ibadah umrah hingga kegiatan di sekolah, kita perlu merenung: Di manakah skala prioritas diletakkan?
”Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim)
Kehadiran fisik seorang pemimpin dalam rapat paripurna bukan sekadar menggugurkan kewajiban administratif. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap rakyat melalui wakil-wakilnya di legislatif. Ketika kursi kepala daerah kosong berulang kali, integrasi antara eksekutif dan legislatif menjadi retak, dan yang paling dirugikan adalah rakyat yang menunggu hasil kerja nyata.
Integritas Hukum dan Etika Birokrasi
Penegakan hukum dan aturan daerah (Raperda) tidak akan pernah tegak jika proses pembentukannya dianggap remeh. Bagaimana mungkin sebuah Peraturan Daerah (Perda) memiliki wibawa jika pengusulnya sendiri—pihak eksekutif—seringkali absen dalam proses pembahasannya?
Integritas bukan hanya soal tidak korupsi uang, tetapi juga korupsi waktu dan kehadiran. Sinergi yang diharapkan Asep Iwan Gusniardi adalah kunci utama pembangunan. Tanpa kehadiran pemimpin, roda pemerintahan berjalan tanpa nakhoda yang jelas di meja perundingan.
Motivasi: Membangun Cianjur dengan Hati
Cianjur tidak butuh sekadar jargon “sinergi” di atas kertas. Cianjur butuh pemimpin yang hadir, mendengar, dan beradu argumen demi kepentingan publik. Ketidakhadiran yang berulang adalah alarm bagi integritas birokrasi kita.
Pesan untuk Para Pemimpin:
- Kehadiran adalah Kepedulian: Rakyat ingin melihat pemimpinnya terlibat langsung dalam merumuskan kebijakan.
- Etika di Atas Logika: Secara teknis, Sekda bisa mewakili, namun secara etika dan moral, kehadiran pemimpin puncak tak tergantikan.
- Menuntaskan yang Belum Beres: Agenda-agenda besar Cianjur hanya bisa tuntas jika eksekutif dan legislatif berjalan berdampingan, bukan saling meninggalkan.
Semoga interupsi di hari Senin itu menjadi titik balik bagi Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk kembali menata niat. Menjadi pemimpin bukan tentang siapa yang paling tinggi kedudukannya, tapi siapa yang paling konsisten hadir saat rakyat dan aturan membutuhkannya. (Red)
