BANDUNG — Di balik megahnya ruang rapat Gedung Moh. Toha, Soreang, ada jeritan warga yang selalu cemas tiap kali awan hitam menggantung di langit Dayeuhkolot dan Tegalluar. Ada pula bayang-bayang petani yang terancam gagal panen saat tanah mulai retak dilanda kemarau.
Menjawab alarm alam ini, Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Rapat Koordinasi Khusus Lintas Sektoral pada Selasa (9/6/2026). Pertemuan ini bukan sekadar seremonial di atas kertas, melainkan sebuah ikhtiar darurat untuk menyusun strategi jangka panjang demi memanusiakan warga yang selama ini menjadi korban siklus bencana: banjir di musim hujan, dan krisis air di musim kemarau.
Langkah Tegas: Berkolaborasi atau Mati Bersama Ego Sektoral
Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS), dengan tegas menyatakan bahwa ego sektoral harus runtuh jika ingin menyelamatkan lingkungan. Persoalan perut bumi Kabupaten Bandung sudah terlalu kompleks untuk diselesaikan sendirian.
”Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Dengan kolaborasi, kita bisa mencari solusi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat,” ujar Bupati KDS penuh penekanan.
Rapat ini menyatukan visi dari berbagai lini: Pemkab Bandung, BBWS Citarum, Satgas Sungai Citarum, para camat, hingga unsur pentahelix. Tujuannya satu: aksi nyata, bukan sekadar wacana.
Memuliakan Air: Dari Pengendalian Banjir hingga Jaminan Air Bersih
Air seharusnya menjadi sumber kehidupan, bukan sumber ketakutan. Untuk menghentikan tangis warga yang rumahnya langganan terendam, Pemkab Bandung bersama BBWS meluncurkan strategi terintegrasi:
- Normalisasi Sungai & Ekskavator Baru: Pemkab mengusulkan pengadaan 3 unit ekskavator melalui perubahan anggaran 2026 untuk pengerukan sedimentasi sungai secara berkelanjutan.
- Danau Retensi Tegalluar & Sukamanah: Pembangunan danau retensi ini disiapkan sebagai “spons” raksasa untuk menampung limpasan air hujan, sekaligus pelindung bagi kawasan hilir.
Menghadang Krisis Air Bersih dan Pangan
Ironisnya, setelah dihantam banjir, warga sering kali harus berhadapan dengan cekikan kekeringan. Mengantisipasi musim kemarau, Pemkab Bandung bergerak cepat mengamankan hak dasar manusia: air bersih.
- Tandon Darurat: Pemkab berkolaborasi dengan PDAM dan BPBD untuk menempatkan tangki-tangki air bersih di titik rawan kekeringan.
- Ketahanan Pangan: Anggaran sebesar Rp334 miliar dari pemerintah pusat dikucurkan tahun ini untuk merehabilitasi jaringan daerah irigasi demi menyelamatkan nasib para petani dan pasokan pangan kita.
Darurat Sampah: Menggugah Kesadaran dari Rumah hingga Ruang Kerja
Sampah bukan sekadar masalah estetika, ia adalah bom waktu lingkungan. Dari 174 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang ada, diakui belum semuanya optimal. Pemkab Bandung kini mengambil langkah konkret dan membumi:
- Bank Sampah Desa: Mengaktifkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai garda depan pengurangan sampah dari sumbernya.
- Instruksi RT/RW: Kepala desa diinstruksikan memperkuat pemilahan sampah sejak dari lingkup keluarga.
Keteladanan Birokrasi: ASN Wajib Bawa Tumbler
Ketegasan Bupati KDS juga menyasar internal pemerintahan. Sebuah instruksi akan diterbitkan: Seluruh ASN, pegawai Pemkab, dan kepala desa wajib membawa tumbler (botol minum isi ulang).
Untuk mendukung gerakan moral ini, Pemkab bersama PDAM akan menyediakan water station (fasilitas air minum siap konsumsi) di area pelayanan publik. Pengurangan racun plastik harus dimulai dari aparatur negara, menjadi contoh sebelum mengetuk kesadaran masyarakat luas.
Catatan Redaksi: Sebuah Panggilan Kemanusiaan
Langkah terpadu yang dirancang Pemkab Bandung ini adalah sebuah janji kerja. Di atas segalanya, keberhasilan strategi ini bertumpu pada empati kita bersama. Alam tidak pernah salah; ia hanya merespons bagaimana cara kita memperlakukannya.
Kini saatnya seluruh elemen masyarakat Kabupaten Bandung bergerak bersama—menjaga sungai, memilah sampah, dan menghemat air—demi masa depan anak cucu kita yang lebih manusiawi. (Red)
