DEPOK – Di atas tanah yang menjadi saksi bisu tetesan keringat rakyat, sebuah narasi besar tentang perlawanan terhadap kezaliman struktural sedang ditulis. Agenda pemeriksaan saksi atas dugaan tindak pidana korupsi korporasi yang berkelindan dengan jaringan mafia tanah di Kelurahan Limo, kini bukan lagi sekadar prosedur hukum formalitas.
Ia telah bertransformasi menjadi palagan pembuktian bahwa keadilan tidak akan membiarkan dirinya berjalan dalam sunyi. Amanah Langit dan Intervensi Suci Negara Richard William dari Kantor Hukum GAPTA (Gerakan Advokasi Pengacara Tanah Air) menegaskan bahwa langkah taktis ini merupakan manifestasi dari koordinasi strategis bersama Tim Ahli Kepresidenan.
Kehadiran representasi tertinggi negara ini bukan hanya soal pendampingan teknis, melainkan sebuah pernyataan sikap yang menggetarkan nurani. ”Alhamdulillah, kepemimpinan adalah amanah transendental. Ketika negara hadir di tengah rakyat yang terhimpit, di situlah marwah hukum menemukan ruhnya. Kami mengapresiasi Tim Ahli Kepresidenan yang berdiri tegak bersama kami sejak koordinasi semalam hingga fajar keadilan menyingsing pagi ini,” ujar Richard William dengan nada berwibawa.
Perlindungan Saksi: Mematikan Akar Intimidasi Dalam anatomi kejahatan kerah putih (white-collar crime), saksi seringkali menjadi titik paling rentan. Namun, kehadiran Tim Ahli Kepresidenan bertindak sebagai perisai hukum yang memecah belenggu ketakutan. Ini adalah bentuk nyata dari perlindungan terhadap whistleblower dan saksi kunci, memastikan bahwa suara mereka yang selama ini terbungkam oleh bayang-bayang sindikat, kini menggema dengan jaminan keamanan dari negara.
Pedang Hukum yang Tak Pilih Kasih Richard William menekankan bahwa supremasi hukum harus ditegakkan dengan dua mata pedang yang sama tajamnya: Sanksi Korporasi & Sindikat: Penindakan tegas terhadap pelaku korupsi dan mafia tanah bukan sekadar hukuman duniawi, melainkan pembersihan atas harta haram yang merampas hak hidup orang lain. Harta yang diraih dari eksploitasi rakyat adalah “api” yang tidak akan pernah membawa keberkahan. Sanksi Pembiaran (Omisi): Sorotan tajam diarahkan pada oknum birokrasi yang melakukan pembiaran (negligence).
Pembiaran terhadap administrasi jahat adalah bentuk pengkhianatan terhadap sumpah jabatan di bawah kitab suci. ”Barangsiapa memiliki kewenangan namun memilih diam melihat kezaliman, ia adalah bagian dari kezaliman itu sendiri. Kami menuntut sanksi administratif hingga pidana bagi mereka yang memfasilitasi ‘administrasi gelap’ ini,” tegas tim kuasa hukum GAPTA.
Epilog: Memulihkan Ekosistem Hukum yang Beradab Momentum di Kecamatan Limo ini menjadi sinyalemen keras bahwa transformasi hukum nasional sedang bergerak ke arah yang lebih Presisi dan menyentuh akar rumput.
Ini adalah perang suci melawan keserakahan yang merusak tatanan lingkungan dan kedaulatan ekonomi rakyat.
”Semoga ikhtiar ini menjadi ladang amal jariah dan menjadi fajar pembersihan bagi Kota Depok dari tangan-tangan serakah mafia tanah yang telah lama menindas bumi pertiwi,” pungkas Richard. (Red)