BANDUNG, 1 Januari 2026 – Barisan Kepemudaan Republik Indonesia (OKP BK-RI), organisasi pergerakan pemuda berbasis intelektual dan militansi digital, hari ini resmi mengeluarkan pernyataan sikap keras yang ditujukan kepada lembaga Eksekutif dan Legislatif. Melalui sebuah “Ultimatum Intelektual”, BK-RI mendesak pemerintah untuk melakukan perombakan fundamental terhadap paradigma penegakan hukum di Indonesia yang dinilai mulai kehilangan arah dan ruh keadilannya.
SEKJEN BK-RI dalam orasinya menyampaikan bahwa generasi muda saat ini tidak lagi bisa disuapi dengan janji-janji retoris. Di tengah pesatnya teknologi, hukum di NKRI seharusnya bertransformasi menjadi sistem yang transparan, bersih dari intervensi, dan berpihak pada rakyat kecil.
Tiga Poin Utama Ultimatum BK-RI:
Transparansi Radikal & Pemberantasan Korupsi:
BK-RI menuntut integrasi sistem digital yang unhackable dan terbuka dalam pengelolaan pajak rakyat. “Kami menolak hukum yang tajam ke bawah namun tumpul pada koruptor sistemik. Korupsi adalah pengkhianatan amanah Tuhan. Jika negara tidak mampu menciptakan sistem yang transparan, maka kami yang akan menguji legitimasi regulasi tersebut di Mahkamah Konstitusi,” tegas pernyataan tersebut.
Kedaulatan Ekonomi Digital & Perlindungan UMKM:
Menyoroti erosi ekonomi, BK-RI mengkritik lemahnya proteksi hukum terhadap inovator lokal dari gempuran platform asing. BK-RI mengancam akan menggalang kekuatan Boikot Ekonomi Digital secara nasional jika kebijakan pemerintah tetap membiarkan data dan pasar lokal dijajah oleh entitas asing tanpa regulasi yang adil.
Hukum sebagai Penjaga Ideologi, Bukan Alat Kekuasaan:
BK-RI menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap provokasi pemecah belah bangsa harus dilakukan tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab. Negara diminta hadir secara digital untuk memadamkan api disintegrasi dengan fakta, bukan dengan pembungkaman kritik.
Sentuhan Nurani dan Logika BK-RI menekankan bahwa gerakan ini lahir dari kesadaran religius bahwa menjaga NKRI adalah bagian dari iman. “Kami adalah generasi yang memegang kendali arus informasi. Jangan paksa kami bergerak melampaui batas diplomasi jika keadilan terus diingkari. Bagi kami, NKRI adalah amanah suci yang akan kami bela hingga titik darah terakhir,” tulis penutup surat terbuka tersebut.
Siaran pers ini merupakan awal dari rangkaian gerakan “Tunas Militan NKRI” yang akan terus mengawal setiap jengkal kebijakan publik demi memastikan hukum tegak seadil-adilnya di bumi pertiwi. (Red)
Kontak Media:
Bidang Humas & Informasi BK-RI (Barisan Kepemudaan Republik Indonesia)
E-mail: bkrinews8877@gmail.com
Website: www.bkrinews.or.id
WhatsApp Center: -+62821-5150-7084
