Jawa Barat sedang tidak baik-baik saja. Di tengah hiruk-pikuk janji manis politik, sebuah “cambukan” verbal yang keras dari Dedi Mulyadi (KDM) dalam forum Musrenbang baru-baru ini bukan sekadar retorika. Ini adalah sinyal darurat atas bobroknya mentalitas elit politik dan birokrasi yang selama ini memenjarakan kemajuan Tanah Pasundan.
1. Krisis Moral: Antara Kebijakan dan “Otak Gagarong”
Sangat memalukan jika arah kebijakan strategis yang sudah dipetakan dengan visi kesejahteraan justru terbentur oleh tembok tebal inkompetensi para oknum pejabat. Kita harus berani jujur: banyak kebijakan yang condong pada rakyat akhirnya kandas di tangan oknum yang memiliki “otak dangkal” dan mentalitas “gagarong” (koruptor).
Bagaimana mungkin ekonomi rakyat bisa pulih jika para pelaksananya lebih sibuk mengamankan “jatah” daripada memastikan pembangunan tepat sasaran? KDM dengan tegas mengingatkan bahwa kehancuran ekosistem perencanaan bukan karena kurangnya anggaran, melainkan karena kebodohan kolektif elit yang tidak memiliki nurani.
2. Lingkungan yang Tergadai dan Hukum yang “Ompong”
Tata ruang Jawa Barat kini menjadi saksi bisu pengkhianatan bangsa. Hutan digunduli, perizinan dimainkan, dan lingkungan dirusak demi syahwat politik jangka pendek.
- Pertanyaannya: Di mana penegakan hukum?
- Jawabannya: Seringkali hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul saat berhadapan dengan oknum elit “otak setan” yang menjual masa depan anak cucu demi pundi-pundi pribadi.
Pola pikir yang merusak ini adalah bukti nyata rendahnya SDM di kursi kekuasaan. Tanpa otak yang positif dan berpihak pada rakyat, musyawarah perencanaan hanya akan menjadi seremoni omong kosong di atas meja makan mewah para pejabat.
3. Saatnya Rakyat Bangkit Menjadi Hakim Kritis
Indonesia lambat maju bukan karena rakyatnya malas, melainkan karena pengkhianat bangsa masih duduk manis di kursi-kursi instansi. Kita tidak butuh pejabat yang hanya pintar berteori tapi “bejat” dalam implementasi.
”Kemajuan Jawa Barat tidak ditentukan oleh seberapa besar gedung yang dibangun, tapi oleh seberapa bersih tangan para pejabatnya dari hak rakyat.”
Cambukan KDM harus menjadi momentum bagi masyarakat untuk:
- Mengawasi setiap rupiah anggaran di daerah masing-masing.
- Menolak mentah-mentah elit politik yang hanya datang membawa janji tapi memiliki rekam jejak penindas.
- Menuntut reformasi total birokrasi yang masih diisi oleh orang-orang dengan “otak konyol” yang tidak paham arti pengabdian.
Jangan biarkan Jawa Barat dipimpin oleh mereka yang berotak sadis dan bermental maling. Jika sistem dan kebijakan KDM yang pro-rakyat ini terus disabotase oleh oknum internal yang bebal, maka hanya ada satu kata: LAWAN DAN BERSIHKAN! Sudah saatnya kita berhenti memaklumi ketololan pejabat. Kesejahteraan adalah hak, bukan hadiah dari belas kasihan para elit. (Red)
