Di balik heningnya jalur utama Baleendah – Banjaran, sebuah praktik gelap berskala besar yang mengancam keselamatan publik dan merongos regulasi negara akhirnya terbongkar. Dikutip dari Media Online wartapajajaran.com pada hari minggu, (09/08/2026) 19:31 WIB. Berawal dari keberanian masyarakat yang tak lagi sudi lingkungannya dijajah oleh bisnis haram, aparat gabungan Polresta Bandung dan Polsek Pameungpeuk menggerebek sebuah gudang penyimpanan minuman keras (miras) ilegal dengan barang bukti fantastis: 6.624 botol miras berbagai merek dan jenis siap edar.
Operasi penindakan yang berlangsung Jumat malam tersebut membongkar tabir kejahatan terorganisir yang tak sekadar menjual alkohol tanpa izin, melainkan melibatkan manipulasi dokumen negara, pemalsuan pita cukai, hingga pengoplosan takaran demi meraup keuntungan pribadi.
Menelusuri Jejak Kejahatan Lintas Provinsi
Kapolresta Bandung Kombes pol Aldi Subartono dalam koferensi pers di Mapolresta pada Sabtu (8/8/2026) mengatakan, pihaknya melakukan pengecekan ke TKP sesuai informasi masyarakat.
“Kami mendapati informasi dari masyarakat bahwa ada rumah yang dijadikan distributor karena barangnya sangat banyak,” ujar Kombes Pol Aldi Subartono.
Hasil interogasi mendalam terhadap terduga pelaku berinisial EN mengungkap modus operandi yang terstruktur. Pasokan miras dipasok dari luar Provinsi Jawa Barat, termasuk pengiriman jalur Bali. Di gudang transit Baleendah inilah, kejahatan multidimensi terjadi: barang dikemas ulang menjadi takaran lebih kecil (downsizing ilegal), pita cukai resmi dicopot untuk diperjualbelikan kembali secara ilegal, dan botol-botol tersebut ditempeli pita cukai palsu buatan sendiri.
ANATOMI MODUS OPERANDI EN. +——————————————————–+
1. Pasokan Lintas Provinsi Didatangkan dari luar Jabar/Bali
2. Re-packing & Pengoplosan Dosis dikecilkan demi margin untung
3. Cannibalizing Cukai Cukai asli dilepas & dijual gelap
4. Pemalsuan Dokumen Botol diwarnai pita cukai cetakan
Tamparan Bagi Penegakan Hukum dan Regulasi Pajak
Pengungkapan kasus ini menjadi alarm keras bagi sistem pengawasan peredaran barang kena cukai di daerah. Praktik pencopotan dan pemalsuan pita cukai bukan sekadar tindak pidana penjualan miras ilegal, melainkan bentuk kejahatan fiskal dan sabotase terhadap penerimaan negara.
Tindakan pelaku yang mencetak pita cukai sendiri serta menjual pita cukai asli ke pasar gelap secara telanjang melanggar UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai, khususnya Pasal 54 dan Pasal 55 terkait penggunaan pita cukai palsu dan bekas, yang diancam pidana penjara hingga 8 tahun.
Secara bersamaan, ketiadaan izin edar dan manipulasi takaran kemasan juga menabrak UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung No. 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol (Kerapidan Minol Nol Persen).
Izin distributor lokal yang dikangkangi serta pengawasan lintas batas provinsi yang bobol menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pintu-pintu masuk distribusi barang bertarif khusus ini.
Ancaman Lingkungan Sosial dan Keamanan Masyarakat
Di luar aspek hukum formal, ribuan botol miras ilegal ini menyimpan potensi daya rusak yang masif terhadap lingkungan sosial. Jalur Baleendah–Banjaran merupakan koridor padat pemukiman dan aktivitas warga. Membiarkan gudang distributor miras beroperasi di tengah lingkungan masyarakat sama saja dengan memelihara ‘bom waktu’ kejahatan.
Secara sosiologis dan kriminologis, peredaran miras ilegal yang tidak terawasi kadar alkoholnya (unregulated alcohol) merupakan pemicu utama (root cause) berbagai aksi kriminalitas jalanan, mulai dari tawuran antarkelompok, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kecelakaan lalu lintas, hingga kejahatan seksual.
Penindakan tegas Polresta Bandung patut diapresiasi sebagai langkah preventif menyelamatkan generasi muda. Namun, penangkapan EN dan penyitaan 6.624 botol ini mestinya menjadi titik awal, bukan akhir.
Ujian Konsistensi dan Pengawalan Kasus
Masyarakat kini menunggu keberlanjutan penanganan perkara ini. Penegakan hukum tidak boleh berhenti pada sosok EN sebagai penampung atau pengemas di tingkat daerah. Kepolisian bersama Bea Cukai dan Pemerintah Daerah harus membongkar seluruh rantai pasok:
1. Siapa aktor intelektual di balik pengiriman antarprovinsi dari Bali?
2. Siapa penampung pita cukai asli yang dilepas oleh pelaku?
3. Mengapa gudang dengan volume ribuan botol bisa beroperasi tanpa terdeteksi aparat kewilayahan setempat sejak awal?
Partisipasi aktif warga Baleendah telah membuktikan bahwa benteng terkuat pengawasan lingkungan adalah masyarakat itu sendiri. Kini, bola panas ada di tangan aparat penegak hukum untuk engawal kasus ini hingga vonis maksimal di pengadilan, tanpa ada celah kongkalikong yang melukai rasa keadilan publik. (Team/Red)
