JAKARTA — Ketua Umum Barisan Kepemudaan Republik Indonesia (BK-RI) sekaligus Pimpinan Redaksi Media Cyber www.bkrinews.or.id, Richard William, bersama jajaran tim advokat Pengacara GAPTA, menyatakan kesiapan penuh untuk berada di garda terdepan dalam menjamin dan melindungi kemerdekaan insan pers di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (13/11/2026).
Langkah strategis ini merupakan respons atas dinamika pemberlakuan regulasi pidana terbaru, yakni KUHP dan KUHAP, yang menuntut pengawalan ketat agar tidak berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dalam ekosistem negara demokrasi.
Dalam keterangannya, Richard William menekankan bahwa pers harus tetap menjadi pilar kontrol sosial yang tajam, relevan, religius, dan berempati, terutama dalam mengkritisi isu kerusakan lingkungan hidup serta ketimpangan penegakan hukum.
“Pers yang tajam namun berlandaskan nilai religius dan empati adalah kunci menjaga marwah demokrasi dan keadilan bagi bangsa.Bersama Pengacara GAPTA, kami memastikan setiap insan pers yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional mendapatkan perlindungan hukum penuh sesuai mekanisme UU No. 40 Tahun 1999,” tegas Richard William.
Melalui kolaborasi antara media siber BK-RI dan tim hukum Pengacara GAPTA, sinergi ini berkomitmen mengawal asas lex specialis UU Pers serta memberikan pendampingan hukum bagi jurnalis yang menghadapi intimidasi maupun tekanan hukum saat mengadvokasi kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.
GARDA TERDEPAN PERLINDUNGAN INSAN PERS & DEMOKRASI! 🇮🇩⚖️Menyikapi pemberlakuan KUHP & KUHAP terbaru, Ketum BK-RI sekaligus Pimpinan Umum Media Cyber BK-RI Richard William, bersama tim advokat Pengacara GAPTA menegaskan komitmen penuh untuk menjamin perlindungan hukum bagi seluruh insan pers sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.Kontak Media:Redaksi Media Cyber BK-RIWebsite: www.bkrinews.or.ide-mail: bkrinews8877@gmail.com Kontak Person: 0821-8998-5575. (Rudy)
