Jakarta – Perhelatan Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) 2026 yang dihelat di Hotel The Thavia, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026), tidak hanya menjadi ajang konsolidasi organisasi, tetapi juga momentum krusial penegasan perlindungan hukum bagi insan pers.
Di tengah dinamika hukum nasional menyusul berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan mekanisme peradilan pidana, Perkumpulan Pengacara GAPTA hadir memberikan dukungan penuh sekaligus menyuarakan urgensi perlindungan nyata bagi jurnalis di garis depan.
Mengusung tema “Persatuan, Profesionalisme, dan Kebebasan Pers untuk Indonesia Maju”, Munas APPI 2026 menyoroti kompleksitas tantangan era digital—mulai dari kerentanan kerja-kerja jurnalistik, ancaman intimidasi di lapangan, hingga potensi penyalahgunaan instrumen hukum pidana untuk membungkam karya jurnalistik.
Urgensi Harmonisasi Regulasi: UU Pers vs KUHP Baru Perwakilan Perkumpulan Pengacara GAPTA menegaskan bahwa kemerdekaan pers merupakan pilar utama demokrasi yang dijamin konstitusi.
Namun, perlindungan tersebut kerap menghadapi ujian berat ketika produk jurnalistik diseret ke ranah pidana umum tanpa melalui koridor hukum yang sah.
GAPTA menyoroti bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers harus tetap menjadi lex specialis (hukum yang mengecualikan hukum umum) dalam penyelesaian segala bentuk sengketa pemberitaan.
”Negara hukum yang demokratis wajib menempatkan UU Pers sebagai instrumen utama. Setiap sengketa pemberitaan, kritik, maupun investigasi wajib diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan penilaian Dewan Pers, bukan serta-merta dikriminalisasi menggunakan pasal-pasal karet dalam hukum pidana,” tegas perwakilan GAPTA.
Pihaknya juga mengingatkan bahwa penegak hukum wajib memahami ketentuan dalam KUHP Baru dan hukum acara pidana (KUHAP) secara komprehensif, agar produk jurnalistik yang dihasilkan secara profesional dan beretika tidak dipelintir menjadi tindak pidana pencemaran nama baik atau penghinaan.
GAPTA di Garda Terdepan: Advokasi dan Pendampingan Nyata Sebagai bentuk empati dan solidaritas terhadap profesi wartawan yang sering kali bekerja dalam risiko tinggi, GAPTA menyatakan kesiapan penuh untuk berdiri di garda terdepan memberikan advokasi, konsultasi hukum, hingga pendampingan litigasi bagi anggota APPI yang menghadapi tekanan yuridis.
”Pers yang merdeka dan bermartabat tidak akan lahir tanpa payung hukum yang kokoh dan rasa aman bagi jurnalisnya.
Perkumpulan Pengacara GAPTA siap turun tangan langsung, memastikan rekan-rekan jurnalis tidak berjalan sendiri ketika menghadapi kriminalisasi atau tekanan pihak manapun,” tambahnya.
Momentum Konsolidasi dan Sinergi Nasional
Melalui Munas APPI 2026, sinergi strategis antara organisasi profesi wartawan dan praktisi hukum diharapkan mampu menelurkan langkah-langkah taktis.
Di antaranya adalah peningkatan literasi hukum bagi jurnalis daerah, penguatan posko pengaduan hukum pers, serta pengawalan terhadap implementasi kebijakan publik yang transparan dan akuntabel.
Kemerdekaan pers bukan sekadar kebebasan menulis, melainkan hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan berkeadilan. Menjaga pers berarti merawat kewarasan demokrasi bangsa.
POLISI BERSAMA MASYARAKAT!
Sumber: Captions Gambar Richard William & Pather
Editor: Media Cyber BK-RI
Redaksi: www.bkrinews.or.id
Catatan Tambahan:
Revisi ini menajamkan fokus berita pada aspek regulasi substantif (korelasi antara UU Pers No. 40/1999 sebagai lex specialis dengan ancaman pasal pidana di KUHP Baru), memberikan nuansa empati yang kuat terhadap kerentanan jurnalis, serta menyajikan bahasa jurnalistik yang lebih elegan dan berwibawa sesuai standar media siber profesional.
