JAKARTA – Tim kuasa hukum GAPTA menegaskan tidak gentar menghadapi pihak mana pun dalam mengawal perkara sengketa pertanahan yang dinilai sarat kejanggalan. Sorotan utama mengarah pada adanya satu sertipikat tanah yang diklaim melahirkan tiga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkracht) dengan objek tersebar di tiga lokasi berbeda di dua wilayah kelurahan.

Dalam pernyataannya, Richard William menyebut pihaknya menduga terdapat aktor berpengaruh di balik perkara ini, yakni Mohammad Yusuf Hamka, yang dikaitkannya dengan posisi di lingkungan Wantimpres. Menurut Richard, kondisi tersebut turut membayangi upaya pengawalan aspirasi mereka di ranah legislatif.

Upaya audiensi dengan wakil rakyat dinilai menemui jalan buntu. Richard menuturkan bahwa pihaknya telah berulang kali berkomunikasi dengan Humas, Bapak Sugeng dan Bang Jali, guna mengagendakan pertemuan bersama Komisi II, Komisi III, dan Komisi VI, namun pertemuan yang diharapkan tidak kunjung terlaksana.

”Yang turun hanya staf dari Komisi VI, dengan alibi masih agenda pengesahan RUU Perampasan Aset, yang bertepatan pada tanggal 18. Padahal kami sudah menyampaikan, baik staf maupun office boy pun tidak masalah, tetapi tetap tidak bisa,” ujar Richard.

Ia menilai jawaban yang diterima bertele-tele dan tidak memberikan kepastian. Sebagai Ketua Tim Orasi, Richard akhirnya menyampaikan aspirasi di depan pintu gerbang di bawah pengawalan aparat keamanan, setelah mendapat izin dari petugas keamanan DPR yang disebutnya turut prihatin terhadap nasib warga yang mereka bela.
Menyoroti Kedaulatan Hukum, Regulasi, dan HAM
Richard menegaskan persoalan mendasar dalam perkara ini adalah logika hukum dan ketertiban administrasi pertanahan. “Bagaimana bisa ada satu sertipikat bisa melahirkan tiga putusan di tiga tempat berbeda dan di dalam dua wilayah kelurahan yang berbeda pula,” tegasnya.
Dari perspektif penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sengketa pertanahan yang berlarut dan dinilai tidak konsisten menyentuh langsung hak atas rasa aman, kepastian hukum, serta perlindungan hak milik warga negara sebagaimana dijamin konstitusi dan prinsip HAM. Dalam kerangka hukum pidana dan hukum acara pidana mutakhir (KUHP dan KUHAP terbaru), akuntabilitas aparat penegak hukum, kepatuhan pada prosedur yang adil (due process of law), serta pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang maupun pemalsuan atau manipulasi dokumen menjadi isu krusial yang menuntut integritas dan moralitas institusional.
Meski demikian, dalam prinsip negara hukum, tudingan keras terhadap lembaga maupun individu tetap harus diuji melalui mekanisme hukum dan pembuktian yang sah, sekaligus menjadi alarm bagi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum untuk menjaga kepercayaan publik.
Ke depan, Richard menyatakan pihaknya berencana menggelar aksi unjuk rasa lanjutan di Mabes Polri untuk menuntut evaluasi dan kejelasan penanganan perkara di wilayah hukum Depok.
Catatan redaksi: Penyebutan dugaan keterlibatan pihak tertentu, penilaian terhadap kinerja lembaga negara, serta istilah hukum dalam pernyataan narasumber merupakan klaim sepihak dari pihak pelapor/kuasa hukum dan perlu diverifikasi lebih lanjut sesuai prinsip praduga tak bersalah serta kaidah jurnalistik. (Rudy)










