OPINI PUBLIK
Kawasan Puncak, Bogor hingga Cipanas, Cianjur, selama bertahun-tahun dianugerahi pesona alam yang menjadi magnet wisata domestik maupun mancanegara.
Namun, di balik sejuknya udara pegunungan di jalur Ciawi, Cisarua, hingga Cimacan, tersimpan realitas kelam yang mencederai martabat perempuan dan kedaulatan hukum Indonesia: praktik kawin kontrak atau nikah mut’ah yang dijadikan tameng transaksi prostitusi terselubung.
Fenomena yang melibatkan oknum wisatawan mancanegara asal Timur Tengah bersama jaringan muncikari lokal ini bukanlah rahasia umum lagi, melainkan rahasia yang dibiarkan mengakar.
Mengatasnamakan ikatan agama demi melegalkan hasrat sesaat dengan tarif tertentu dan durasi hitungan hari atau minggu, praktik ini sejatinya adalah bentuk komodifikasi tubuh perempuan dan pelecehan terhadap sakralitas lembaga perkawinan.
Tinjauan Yuridis: Tidak Ada Ruang bagi Kawin Kontrak di Indonesia Secara hukum positif di Indonesia, praktik kawin kontrak tidak memiliki dasar legitimasi apa pun dan bertentangan secara diametral dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019)Pasal 1 menegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Perkawinan yang dibatasi waktu sejak awal jelas batal demi hukum karena menyimpang dari tujuan kekal perkawinan serta tidak tercatat secara sah di negara.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023)Dalam kerangka hukum pidana terbaru yang berlaku efektif sejak 2026, ruang gerak pelaku maupun fasilitator praktik ini dapat dijerat melalui beberapa instrumen pasal:Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Eksploitasi Seksual: Jika terdapat unsur perekrutan, penampungan, pemanfaatan kerentanan ekonomi perempuan lokal, atau keuntungan finansial yang diambil oleh perantara (calo/muncikari), pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal eksploitasi seksual dan TPPO (UU No. 21 Tahun 2007 serta ketentuan terkait dalam KUHP Nasional).
Perzinahan (Pasal 411 KUHP Nasional): Karena kawin kontrak tidak sah menurut hukum negara maupun agama yang diakui di Indonesia, hubungan badan yang terjadi di dalamnya berstatus di luar perkawinan yang sah.
Meskipun delik ini bersifat aduan absolut dari pasangan sah atau orang tua/anak, keberadaan pasal ini mempertegas bahwa negara tidak mengakui legitimasi hubungan tersebut.
Tindak Pidana Kesusilaan dan Pemudahan Pencabulan: Pihak-pihak yang menyediakan tempat (vila/penginapan) maupun perantara yang memfasilitasi transaksi dapat diproses hukum atas tindakan memudahkan perbuatan cabul sebagai mata pencaharian.
Penegakan Hukum Acara Pidana dan Keimigrasian Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, aparat penegak hukum bersama Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki kewenangan penuh untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan terhadap oknum WNA yang menyalahgunakan izin tinggal wisata untuk melakukan perbuatan yang melanggar ketertiban umum dan norma kesusilaan.
Menjaga Marwah Lingkungan dan Kedaulatan Sosial Pembiaran terhadap praktik ini menciptakan dampak destruktif jangka panjang, mulai dari eksploitasi perempuan akibat jerat kemiskinan, lahirnya anak-anak tanpa status hukum perdata yang jelas, hingga rusaknya tatanan sosial masyarakat sekitar Puncak dan Cipanas.
Penegakan hukum tidak boleh tumpul hanya karena dalih devisa pariwisata atau bungkamnya kelompok-kelompok tertentu akibat sentimen kedekatan identitas.
Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Kepolisian, Satpol PP, serta Imigrasi dituntut untuk bertindak tegas, terukur, dan berkelanjutan—bukan sekadar razia seremonial. Pengawasan ketat terhadap penyewaan vila, penindakan tegas terhadap jaringan muncikari, serta edukasi dan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat lokal menjadi langkah mutlak.
Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat; martabat warga negara dan moralitas lingkungan tidak boleh diperjualbelikan di bawah kedok wisata maupun manipulasi istilah agama. (Red)












