HUKUM & POLITIK

Artapela–Gunung Wayang butuh tindakan nyata, bukan sekadar seremoni penghijauan di atas kertas!

6
×

Artapela–Gunung Wayang butuh tindakan nyata, bukan sekadar seremoni penghijauan di atas kertas!

Sebarkan artikel ini

Bandung — Investigasi dan kontrol sosial dari Media Cyber BK-RI yang menyoroti dugaan alih fungsi lahan di kawasan Artapela–Gunung Wayang (BKPH Pangalengan, Kabupaten Bandung), berikut adalah ringkasan poin krusial, tuntutan transparansi, serta dasar hukum yang diangkat:

​Poin Utama & Substansi Masalah

  1. ​Fungsi Strategis Kawasan: Wilayah Artapela–Gunung Wayang merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang memegang peran vital sebagai daerah tangkapan air dan perlindungan ekologis.
  2. ​Dugaan Alih Fungsi Lahan: Adanya indikasi perubahan pemanfaatan lahan yang dibiarkan bertahun-tahun, memicu pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan dari pihak pengelola.
  3. ​Kritik terhadap Kegiatan Seremonial: Aksi penghijauan dan publikasi dinilai tidak cukup; masyarakat menuntut bukti nyata pemulihan kawasan, bukan sekadar dokumentasi atau pencitraan seremonial.
  4. ​Ancaman Ekologis Nyata: Risiko serius meliputi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, sedimentasi, longsor di lereng curam, hingga krisis mata air bagi masyarakat sekitar.

​Tuntutan Pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan

​Redaksi mendesak transparansi dan evaluasi dari berbagai pihak terkait:

  • ​Perum Perhutani: Dituntut membuka dokumen rencana pengelolaan, hasil patroli, dan capaian rehabilitasi sesuai PP No. 72 Tahun 2010.
  • ​Asper BKPH Pangalengan: Diminta menjelaskan efektivitas pengendalian lapangan, evaluasi aktivitas wisata, serta pengawasan kemitraan.
  • ​Polisi Kehutanan (Polhut): Ditegaskan agar tidak hanya bergerak setelah masalah viral, melainkan memperkuat deteksi dini dan pencegahan preventif.
  • ​Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH): Kemitraan dinilai harus menghasilkan perlindungan nyata di lapangan, bukan sekadar formalitas kelembagaan.

​Landasan Hukum yang Relevan

  • ​UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Kehutanan: Mengatur tujuan penyelenggaraan kehutanan, perlindungan fungsi lindung, hingga tanggung jawab pemegang izin atas kerusakan atau kebakaran di areal kerjanya.
  • ​PP No. 23 Tahun 2021 jo. PP No. 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kehutanan: Mengatur tata hutan, pengawasan, perhutanan sosial, hingga sanksi administratif.
  • ​PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara: Landasan pengelolaan hutan lestari dan rehabilitasi.
  • ​UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Larangan perusakan lingkungan serta prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability).
  • ​Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial: Pedoman pelaksanaan kemitraan dan pengawasannya.
Baca Juga  Jabatan Publik Bukan Imunitas Pidana: Menguji Taji KUHP Baru pada Oknum Kades Mekartanjung!

​Catatan Redaksi: Media Cyber BK-RI menegaskan bahwa artikel ini merupakan bentuk kontrol sosial murni, dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi Perum Perhutani, Asper BKPH Pangalengan, Polhut, LMDH, maupun instansi pemerintah terkaiit! (Red)