Bandung — Investigasi dan kontrol sosial dari Media Cyber BK-RI yang menyoroti dugaan alih fungsi lahan di kawasan Artapela–Gunung Wayang (BKPH Pangalengan, Kabupaten Bandung), berikut adalah ringkasan poin krusial, tuntutan transparansi, serta dasar hukum yang diangkat:

Poin Utama & Substansi Masalah
- Fungsi Strategis Kawasan: Wilayah Artapela–Gunung Wayang merupakan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum yang memegang peran vital sebagai daerah tangkapan air dan perlindungan ekologis.
- Dugaan Alih Fungsi Lahan: Adanya indikasi perubahan pemanfaatan lahan yang dibiarkan bertahun-tahun, memicu pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan dari pihak pengelola.
- Kritik terhadap Kegiatan Seremonial: Aksi penghijauan dan publikasi dinilai tidak cukup; masyarakat menuntut bukti nyata pemulihan kawasan, bukan sekadar dokumentasi atau pencitraan seremonial.
- Ancaman Ekologis Nyata: Risiko serius meliputi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, sedimentasi, longsor di lereng curam, hingga krisis mata air bagi masyarakat sekitar.
Tuntutan Pertanggungjawaban kepada Pemangku Kepentingan

Redaksi mendesak transparansi dan evaluasi dari berbagai pihak terkait:
- Perum Perhutani: Dituntut membuka dokumen rencana pengelolaan, hasil patroli, dan capaian rehabilitasi sesuai PP No. 72 Tahun 2010.
- Asper BKPH Pangalengan: Diminta menjelaskan efektivitas pengendalian lapangan, evaluasi aktivitas wisata, serta pengawasan kemitraan.
- Polisi Kehutanan (Polhut): Ditegaskan agar tidak hanya bergerak setelah masalah viral, melainkan memperkuat deteksi dini dan pencegahan preventif.
- Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH): Kemitraan dinilai harus menghasilkan perlindungan nyata di lapangan, bukan sekadar formalitas kelembagaan.
Landasan Hukum yang Relevan
- UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Kehutanan: Mengatur tujuan penyelenggaraan kehutanan, perlindungan fungsi lindung, hingga tanggung jawab pemegang izin atas kerusakan atau kebakaran di areal kerjanya.
- PP No. 23 Tahun 2021 jo. PP No. 8 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kehutanan: Mengatur tata hutan, pengawasan, perhutanan sosial, hingga sanksi administratif.
- PP No. 72 Tahun 2010 tentang Perum Kehutanan Negara: Landasan pengelolaan hutan lestari dan rehabilitasi.
- UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Larangan perusakan lingkungan serta prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability).
- Permen LHK No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial: Pedoman pelaksanaan kemitraan dan pengawasannya.
Catatan Redaksi: Media Cyber BK-RI menegaskan bahwa artikel ini merupakan bentuk kontrol sosial murni, dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi Perum Perhutani, Asper BKPH Pangalengan, Polhut, LMDH, maupun instansi pemerintah terkaiit! (Red)











Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.