GARUT – Pendiri Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Barisan Kepemudaan Republik Indonesia (BK-RI), Rohadi alias Rudy Ugt, menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran Pengadilan Agama (PA) Garut atas komitmennya membangun sinergi lintas sektor dan menjaga standar etik pelayanan publik.
Apresiasi ini disampaikan menyusul diterimanya undangan resmi rapat koordinasi terkait persiapan pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Terpadu dan pelayanan perkara secara cuma-cuma (Prodeo) yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 20 November 2026.
Dalam surat bernomor 362/WKPA.PA.W10-A17/UND.HK2.6/XI/2026 tertanggal 19 November 2026 yang ditandatangani oleh perwakilan PA Garut, Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H., OKP BK-RI Garut diundang duduk bersama dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Garut serta Camat Cigedug. Rapat koordinasi ini difokuskan untuk mempercepat akses layanan hukum bagi masyarakat prasejahtera, khususnya di wilayah Kecamatan Cigedug dan sekitarnya.
Rudy Ugt menilai bahwa pelibatan elemen kepemudaan oleh lembaga peradilan merupakan langkah progresif yang sejalan dengan semangat pembaruan sistem hukum nasional, khususnya pasca-pemberlakuan KUHP Nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023) serta pembaruan hukum acara pidana dalam KUHAP terbaru. Menurutnya, paradigma hukum modern kini tidak hanya berorientasi pada kepastian prosedural semata, tetapi juga mengedepankan keadilan substantif, kemanfaatan sosial, serta kemudahan akses keadilan (access to justice) bagi kelompok rentan.”Terima kasih atas undangan koordinasi ini.
Agenda ini sangat krusial dan menjadi sebuah kehormatan bagi kami selaku pengurus BK-RI beserta seluruh jajaran hingga ke pelosok negeri, khususnya di Kabupaten Garut,” ujar Rudy Ugt dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Ia menambahkan bahwa sinergi yang selama ini terjalin dengan Pengadilan Agama Garut berjalan harmonis di berbagai aspek, baik secara kelembagaan maupun dalam koridor etika pelayanan masyarakat. Melalui Sidang Isbat Nikah Terpadu dan layanan Prodeo, masyarakat kurang mampu terbantu untuk memperoleh legalitas perkawinan dan dokumen kependudukan secara sah tanpa terbebani biaya perkara.
“Pembaruan regulasi hukum di Indonesia menuntut kolaborasi aktif antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat.
Kepastian status hukum perkawinan melalui sidang isbat terpadu adalah fondasi penting untuk mencegah persoalan administrasi maupun kerentanan hukum di kemudian hari, terutama bagi perempuan dan anak,” tegasnya.
Dengan adanya rapat koordinasi di Kantor Pengadilan Agama Garut, Jalan Suherman Nomor 39, Tarogong Kaler tersebut, BK-RI menyatakan kesiapannya untuk mengawal sosialisasi dan pendampingan masyarakat di tingkat akar rumput agar program pelayanan hukum gratis dari negara dapat terserap secara tepat sasaran. (Rudy/Pendi)










